Marwah Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum

Tahapan-tahapan Pemilihan Umum 2024 terus berjalan. Pelaksanaan tahapan demi tahapan itu memerlukan pengawasan. Pengertian pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan sebagai berikut; “Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”

Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Upaya ini dengan maksud agar hasil yang diperoleh sesuai rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Hendry Fanyol menyebutkan : “Control consist in veryfiying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to reacttivy then and prevent recurrance”

Adapun maksud dari pengertian di atas adalah realitas bahwa hakikat pengawasan merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan itu akan dapat ditemukan kesalahan- kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali.

Sementara itu Newman berpendapat “control is assurance that the perfomance conform to plan”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan.

DR. S.P. Siagian, MPA mengambarkan pengawasan sebagai berikut; “Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”

Pendapat Siagian ini sama dengan Newman di mana pengawasan menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan pada dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Pengawasan dalam pemilu baru dilaksanakan mulai pada tahun 1980. Pemerintah pada saat itu segera membentuk badan pengawas pemilu dari tingkat pusat sampai daerah. Lembaga yang diberi nama Panitia Pengawasan Pelaksana (Panwaslak) ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung dan birokrasi sipil serta militer bertindak sebagai pelaksana lapangannya. Panwaslak sebagai pengawas pemilu internal ini baru diperkenalkan menjelang pemilu Orde Baru ke-3 dalam UU No. 2 tahun 1980 tentang perbaikan kedua kalinya UU No. 15/1969 tentang Pemilu anggota DPR/MPR dan berlanjut model pengawasan pemilu lainnya yaitu : Model Pengawasan Pemilu bagian Kejaksaan Agung pada pemilu tahun 1980, Model Pengawasan Bagian Masyarakat pada tahun 1997, Model Pengawasan Pemilu Bagian Makamah Agung (MA) pada pemilu tahun 1999, Model Pengawasan Pemilu Bentukan KPU pada pemilu tahun 2003, Model Pangawasan Pemilu Bersifat Tetap sesuai Undang Undang no 22 tahun 2007 hingga akan digunakan dasar pada pelaksanaan pengawasan pemilu pada tahun 2024 mendatang.

(Indra Setiawan, S.E., M,M, Panwaslucam Wonogiri, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Dosen Ekonomi Syariah STAIMAS Wonogiri)

Opini ini sudah dimuat di https://www.areanews.id/read/05/11/2022/marwah-pengawasan-pelaksanaan-tahapan-pemilu/    pada 5 November 2022.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *